Warga Greenland Cemas Gara-gara Wacana Aneksasi AS

London (KABARIN) - Wacana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menganeksasi atau bahkan “membeli” Greenland bikin warga setempat gelisah. Isu ini bukan cuma jadi perbincangan politik, tapi juga sudah masuk ke ruang-ruang obrolan rumah tangga dan berdampak langsung ke kondisi mental masyarakat.

Menteri Urusan Bisnis dan Sumber Daya Mineral Greenland, Naaja Nathanielsen, mengungkapkan bahwa pernyataan Trump memicu “kekhawatiran besar” di kalangan warga. Bahkan, ada laporan warga yang mengalami gangguan tidur sejak isu tersebut mencuat.

Berbicara di parlemen Inggris di London, Selasa (13/1), Nathanielsen menegaskan bahwa pemerintah Greenland dan seluruh pimpinan partai politik sudah satu suara menolak gagasan tersebut. Greenland, kata dia, sama sekali tidak punya niat untuk menjadi bagian dari Amerika Serikat.

“Itu bukan sesuatu yang kami cita-citakan atau perjuangkan. Namun, selama bertahun-tahun kami memang membangun kerja sama yang erat dengan Amerika Serikat. Kami adalah sekutu AS, tetapi kami tidak melihat diri kami sebagai bagian dari Amerika,” ujarnya.

Menurut Nathanielsen, banyak warga Greenland merasa “dikhianati” oleh retorika Trump. Selama ini, Greenland justru merasa sudah mendukung kepentingan strategis Amerika Serikat, terutama dalam isu keamanan kawasan Arktik.

“Kami merasa retorika itu menyinggung, seperti yang sudah berkali-kali kami sampaikan, sekaligus membingungkan karena selama ini kami tidak melakukan apa pun selain mendukung pandangan bahwa Greenland merupakan bagian dari kepentingan nasional Amerika Serikat,” katanya.

Dampaknya terasa nyata. “Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar tentang masa depan. Warga melaporkan sulit tidur. Isu ini benar-benar memenuhi agenda dan menjadi bahan pembicaraan di tingkat rumah tangga,” tambahnya.

Menanggapi alasan keamanan yang sering disampaikan AS—terutama soal meningkatnya aktivitas Rusia dan China di Arktik—Nathanielsen mengatakan Greenland sebenarnya terbuka untuk kerja sama. Rusia memang negara Arktik, sementara China sudah lama menunjukkan minat di kawasan tersebut.

“Kami tidak memiliki masalah untuk lebih menyadari apa yang terjadi di sekitar Greenland. Kami juga tidak keberatan memberikan akses yang lebih besar bagi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Greenland,” ujarnya.

Namun, ketika ditanya soal kemungkinan dukungan NATO jika AS benar-benar melakukan invasi, Nathanielsen menyebut skenario itu akan menjadi titik balik serius bagi dunia.

“Ini berarti satu negara diserang oleh mitra NATO lainnya. Namun, sebenarnya kita semua akan berada dalam posisi diserang,” katanya. Menurut dia, kondisi tersebut akan mencerminkan runtuhnya supremasi hukum, hukum internasional, serta berbagai perjanjian global.

Pernyataan Nathanielsen muncul menjelang pertemuan penting antara pejabat Denmark, Greenland, dan Amerika Serikat di Washington. Dari Denmark dan Greenland, pertemuan akan dihadiri Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt. Sementara dari pihak AS, dijadwalkan hadir Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

Greenland sendiri merupakan wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark yang selama ini menarik perhatian AS karena lokasinya yang strategis serta kekayaan sumber daya mineralnya. Namun, desakan Trump, yang bahkan sempat membuka kemungkinan penggunaan kekuatan militer, menuai kecaman luas dari berbagai negara.

Trump menyebut kepemilikan Greenland sebagai “kebutuhan mutlak” bagi keamanan ekonomi AS dan menyamakannya dengan “kesepakatan properti berskala besar.” Pernyataan itu langsung ditolak oleh Denmark dan Greenland yang kembali menegaskan kedaulatan atas wilayah tersebut.

Di tengah memanasnya situasi, sejumlah negara Eropa, termasuk Inggris, dilaporkan mulai membahas kemungkinan penempatan pasukan di Greenland sebagai langkah antisipasi dan upaya meredakan ketegangan yang dipicu wacana aneksasi tersebut.